12 LANGKAH PENYUSUNAN ANGGARAN KINERJA
10 PRINSIP PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE 10987654321 PROFESIONALISME EFISIENSI & EFEKTIVITAS PENGAWASANAKUNTABILITASWAWASAN KEDEPANDAYA TANGGAPKESETARAANTRANSPARANSIPENEGAKAN HUKUMPARTISIPASI
PARTISIPASIsecara langsung maupun tidak langsung.menyangkut kepentingan masyarakat, baik pengambilan keputusan, yang menyampaikan pendapat dalam proses warga untuk mempergunakan hak
dalam Partisipasi, akan mendorong setiap
PENEGAKAN HUKUMdalam masyarakat.nilai yang hidup -memperhatikan nilaipengecualian, menjunjung tinggi ham dan yang adil bagi semua pihak tanpa mewujudkan adanya penegakan hukum
Transparansimemadai.memperoleh informasi yang akurat dan menjamin kemudahan didalam melalui penyediaan informasi dan antara pemerintah dan masyarakat Menciptakan kepercayaan
timbal balik
kesetaraankesejahteraannyaanggota masyarakat untuk meningkatkan Memberi peluang yang sama bagi setiap •
Daya tanggapaspirasi masyarakat, tanpa kecuali.penyelenggara pemerintah terhadap Meningkatkan kepekaan para
Wawasan kedepankemajuan daerahnyaikut bertanggungjawab terhadap pembangunan sehingga warga memiliki & warga dalam seluruh proses strategi yang jelas dan mengikutsertakan Membangun daerah
berdasarkan visi &
akuntabilitasmasyarakat luas.bidang yang menyangkut kepentingan pengambil keputusan dalam segala meningkatkan akuntabilitas para
pengawasanketerlibatan swasta & masyarakat luas.dan pembangunan dengan mengusahakan terhadap penyelenggaraan pemerintahan meningkatkan upaya pengawasan
Efisiensi dan efektifitasdan bertanggung jawabsumber daya yang tersedia secara optimal kepada masyarakat dengan menggunakan Menjamin terselenggaranya pelayanan •
profesionalismetepat dengan biaya yang terjangkau.memberi pelayanan yang mudah, cepat, penyelenggara pemerintahan agar mampu Meningkatkan kemampuan dan moral